Latar Belakang:

 

Gereja Bethel Indonesia kini telah berkembang di seluruh Indonesia dan luar negeri, dan memiliki sekitar 5.100 gereja lokal dengan 2,5 juta anggota jemaat.GBI menyadari kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai pemimpin gereja dan tenaga pelayan Tuhan dalam menghadapi tantangan global.Perlu disyukuri bahwa sinode GBI memiliki Seminari Bethel “Petamburan” Jakarta sebagai pusat pendidikan teologi dan SDM GBI.Selain itu sudah terdapat belasan Sekolah Tinggi Teologi (STT) yang didirikan oleh Yayasan dan/atau gereja lokal GBI.

 

Hingga kini masih cukup banyak gereja lokal GBI maupun Badan Pekerja Daerah (BPD) GBI yang memiliki minat untuk mendirikan STT maupun STPB (Sekolah Teologi Praktika Bethel), bahkan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Pekerja Harian (BPH) GBI cq. Departemen Theologia dan Pendidikan (DTP) GBI.Karena itu perlu dikeluarkan surat pedoman ini untuk mengatur hal tersebut.

 

Perlu dipahami bahwa banyaknya STT di lingkungan GBI ini menimbulkan masalah internal dan eksternal.Secara internal, bisa muncul persaingan yang tidak sehat di antara STT (karena “market”-nya sama), pemborosan tenaga dan biaya padahal hasil yang dicapai tidak terlalu maksimal. Sedangkan secara ekstenal, kita melihat bahwa umumnya satu (bahkan beberapa) sinode memiliki satu STT saja, sedangkan di GBI dalam satu sinode ada belasan STT yang telah ada, dan beberapa lainnya baru akan muncul.Tentu kita bisa berkilah bahwa GBI memiliki jumlah gereja dan anggota jemaat yang sangat besar dan letak geografis yang luas, sehingga perlu ada banyak STT (kalau perlu di satu BPD GBI ada satu STT?).Namun demikian tentu aturan perlu dibuat.

 

Dalam acara “Konferensi Teologi dan Pendidikan 2009” yang diselenggarakan oleh DTP GBI di Bandung tanggal 25-27 Mei 2009 secara resmi telah dibentuk ASOSIASI PENDIDIKAN BETHEL (APB), yang bertujuan untuk “Menggalang Sinergi Melalui Koordinasi”baik untuk sekolah teologi maupun sekolah umum di lingkungan GBI.Ketua APB adalah ketua DTP GBI yang menjabat pada periode kepengurusan berjalan, yang membawahi dua direktur, yakni Direktur Pendidikan Umum dan Direktur Pendidikan Teologi. Komitmen APB-Teologi adalah menjadi fasilitator yang efektif bagi sekolah teologi di lingkungan GBI untuk mengembangkan diri lebih baik sesuai dengan standar mutu yang disyaratkan dan bisa bersinergi dengan sekolah teologi lainnya (misalnya dengan menetapkan adanya kurikulum baku GBI untuk semua STT di lingkungan GBI). Hal-hal di atas yang melatarbelakangi munculnyapedoman pendirian sekolah teologi di lingkungan GBI ini.

 

 

Permasalahan nyata di lapangan:

  • Kesadaran memedomani dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk STT masih rendah dan atau cenderung diabaikan.
  • Koordinasi dengan DTP GBI masih rendah, sehingga selama ini masih terkesan berjalan tanpa kendali dan koordinasi.
  • Membuka peluang adanya kompetisi yang tidak sehat di antara STT di lingkungan GBI, khususnya menyangkut masalah rekruitmen mahasiswa, tenaga dosen, dan sumber dana.
  • Dalam bingkai organisasi, terjadi pemborosan anggaran dan tenaga.
  • Dari sisi logika organisasi telah menciptakan sebuah penilaian dan pandangan yang tidak elok dari orang dan atau organisasi di luar GBI. Akibatnya, organisasi GBI seringkali diplesetkan menjadi “Gereja Bebas Indonesia”.Dan tentu saja kita tidak menyukai hal itu.
  • Mutu lulusan belum sesuai dengan standar lulusan Perguruan Tinggi Teologi (PTT) yang diharapkan, ataupun harapan GBI sebagai pengguna (stake-holder).

 

 

Pedoman Pendirian Sekolah Teologi:

 

Pedoman pendirian Sekolah Teologi di lingkungan GBI ini mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 394 tahun 2003 tentang “Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama”.Perlu diketahui, ini merupakan persyaratan minimal, karena sejak tahun 2008 semua mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional UU no 20 tahun 2003 dan PP 55 tahun 2007.Semua STT akhirnya harus memenuhi kriteria dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) maksimal pada tahun 2012.

 

Gereja lokal GBI atau pun BPD GBI yang akan mendirikan STT harus melampirkan persyaratan di bawah ini, sebelum mendapatkan surat rekomendasi dari BPH GBI cq. DTP GBI, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Operasional Penyelenggaraan STT dari Departemen Agama RI cq. Dirjen Bimas Kristen Protestan.

 

 

A.     Kriteria Pendirian STT

 

  1. GBI lokal/BPD GBI/ Yayasan yang akan membuka STT agar lebih dulu melakukan analisa SWOT, dan mempelajari kebijakan mengenai pendidikan teologi dan tata kelolanyamenurut peraturan pemerintah, baik oleh Depag maupun BAN PT.
  2. Status lembaga jelas: STT berada di bawah naungan satu Yayasan yang memiliki SK Notaris, atau di bawah Badan Pekerja Daerah (BPD) GBI di wilayah tersebut, atau di bawah GBI lokal.(Umumnya pembukaan STT harus mendapat surat rekomendasi dari 3 sinode gereja).
    Agar tidak terjadi kesimpang-siuran, ada 3 status lembaga teologi di lingkungan GBI, yaitu:
    1. Seminari Bethel “Petamburan” Jakarta adalah satu-satunya sekolah teologi resmi milik Sinode GBI.BPH menjadi “board” (panitia pengarah) + dewan penyantun. Fundrising ke seluruh pejabat GBI di Indonesia dalam semua Sidang Majelis Daerah (SMD). bawah APB.
    2. STT / STPB di daerahtanah/gedung bisa dibeli/dibantu pembangunannya oleh BPH (bila ada anggarannya), tapi BPD menjadi “board” (panitia pengarah) + dewan penyantun. Fundrising dalam SMD di daerah. Pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia melibatkan GBI-GBI di daerah tersebut sebagai “bapa asuh” (donatur). Ini akan menjadi salah satu tugas dan tolok ukur keberhasilan ketua BPD terpilih.
    3. STT yang didirikan oleh GBI lokal, biaya ditanggulangi oleh gereja lokal yang bersangkutan, dantetap berkordinasi di
  3. Membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) secara tertulis minimal untuk jangka 5 tahun ke depan, meliputi:
    1. Pendahuluan: landasan filosofis, yuridis dan sosiologis serta latar belakang dan tujuan pendirian STT (visi dan misi), serta bentuk dan nama STT yang didirikan.
    2. Bidang akademik: Program studi (prodi), kurikulum lengkap 160 sks (80 sks kurikulum inti Depag, 40 sks kurikulum GBI, 40 sks muatan lokal), tenaga kependidikan, analisis potensi calon mahasiswa, analisis pendayagunaan pemakai jasa lulusan (out put).
    3. Bidang organisasi: susunan organisasi STT termasuk dewan penyantun, sumber pembiayaan, sarana prasarana, rancangan statuta (pedoman dasar penyelenggaraan STT, meliputi: perencanaan, pengembangan, penyelenggaraan, dll sesuai KMA nomor 520 tahun 2001).
    4. Lampiran (dalam bentuk bukti-bukti fisik hasil studi kelayakan serta bukti lain yang mendukung materi RIP).
    5. Ringkasan materi RIP.
  4. Memiliki tanah dengan bukti sertifikat atas nama STT atau GBI, atau bukti sewa/kontrak minimal 20 tahun dengan hak pakai yang dinyatakan dalam perjanjian.Luas tanah 5.000 m2 (KMA 394 th 2003), aturan sebelumnya:1.000 m2 (KMA 102ath 1998).
  5. Gedung milik sendiri atau disewa minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis, Sarana prasana meliputi: ruang kuliah 0,5m2 per mahasiswa, ruang dosen tetap 4 m2 per orang, ruang perpustakaan dengan 500-2000 judul buku per prodi dan berlangganan1 jurnal ilmiah terakreditasi, ruang laboratorium, ruang ibadah.
  6. Dosen tetap (full-timer, bukan dosen tamu) untuk STT yang membuka program S1 (per satu prodi, mis: Teologi):4 orang dosen S2 (M.Th) dan 2 orang dosen senior bergelar S1 (S.Th) yang mengajar mata kuliah bidang keahliannya (Catatan: Untuk program S2 per satu prodi perlu 4 orang dosen S3 (D.Th) dan 2 dosen S2 (M.Th).Bila dosen belum memadai, boleh kontrak dosen minimal 5 tahun dengan perjanjian tertulis, dengan catatan dosen tersebut bukan dosen tetap yang telah memiliki “home-base” di STT lain.
  7. Memiliki beberapa orang tenaga administrasi, pustakawan dan penunjang akademik setingkat S1 dan D-II.
  8. Jumlah minimal mahasiswa per prodi minimal adalah 30 orang.
  9. Sumber pendanaan yang memadai dan permanen (Yayasan/BPD GBI) di samping uang kuliah mahasiswa (diharapkan ada dana cadangan minimal Rp 400 juta per prodi).
  10. Memiliki aturan kampus, aturan asrama, aturan akademis yang jelas dan tertulis. Hal ini harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam institusi dimaksud dengan cara membuat Buku Pedoman Pendidikan.
  11. Mendapat surat rekomendasi dari Pembimas Kristen (sebagai pejabat pemerintahan yang berkompeten di tingkat propinsi dan atau pelaksana Bimas Kristen di tingkat Kabupaten).
  12. Melewati proses penjaminan mutu dari Asosiasi Pendidikan Bethel – DTP GBI.
  13. STT yang telah “terlanjur” berdiri sebelum tahun 2009 tanpa memenuhi persyaratan di atas, harap mengupayakan diri untuk mencapai standar ini paling lambat hingga tahun 2012 untuk bisa mengajukan status terakreditasi dari BAN PT.

 

 

B.     Kriteria Pendirian STPB

 

Program STPB (umumnya setara dengan Sekolah Penginjil [SP] yang berlangsung 2 semester, sedangkan Sekolah Misi Pembangun Desa [SMPD] berlangsung 1 semester atau 3 bulan padat) tidak memberikan gelar kepada lulusannya baik berupa Diploma (gelar profesional) maupun Sarjana (gelar akademik), hanya memberikan Sertifikat tanda kelulusan saja, karena itu tidak ada aturan resmi dari pemerintah karena lulusannya lebih banyak diperlukan oleh gereja. Namun ada beberapa pedoman untuk disimak, sebelum mendapat rekomendasi dari BPH GBI Cq. DTP untuk pembukaannya:

  1. Statusnya harus jelas dan ada dokumen tertulis, siapakah “pemilik” STPB ini: apakah BPD GBI, gereja lokal GBI ataukah Yayasan yang didirikan orang GBI? Umumnya (pada masa lalu), di beberapa daerah ada tanah yang dibeli dan dimiliki BPH GBI tapi penyelenggaraan dan pembiayaan operasional dilakukan oleh BPD GBI.Pola ini yang akan dilanjutkan oleh DTP GBI. BPD menjadi “board” (badan pengurus) dari STPB di daerah.Pendirian STPB baru harus mendapat surat rekomendasi dari minimal 5 GBI di lingkungan terdekat.
  2. Membuat Rencana Strategi Pengembangan minimal hingga 5 tahun ke depan dalam bidang organisasi, akademik, penyelenggaraan, pendanaan dan sarana prasarana.
  3. Ketua STPB ditetapkan dan diangkat oleh Ketua BPD GBI dengan berkonsultasi pada BPH GBI Cq. DTP GBI bersama perangkat APB.Ketua STPB harus memenuhi kualifikasi: kerohanian, akademik dan kepribadian (bisa bekerjasama dengan semua pihak), dan pengalaman pelayanan yang memadai.Masa bakti Ketua STPB dibatasi dua periode (satu periode 4 tahun).Setelah itu harus menyerahkan jabatannya, namun bisa dipilih lagi setelah selang satu periode.
  4. Tenaga pengajar dan pengelola pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi rohani (menerima secara utuh Pengakuan Iman GBI), pendidikan minimal S1, dan pengalaman pelayanan.
  5. Sumber pendanaan yang memadai dan permanen dari uang kuliah siswa dan BPD GBI (dengan melibatkan semua GBI lokal di wilayah tersebut) untuk menopang kegiatan operasional dan pengembangan sarana prasarana.
  6. Tersedia ruangan kelas untuk proses pembelajaran dan asrama yang memadai, termasuk ruang perpustakaan yang memadai dan memiliki minimal 300 judul buku.
  7. Memiliki minimal 20 orang siswa per angkatan.
  8. Disain kurikulum yang lebih bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan gereja.APB – Teologi akan membuat pedoman kurikulum STPB selaras dengan standar kurikulum STT pada tahun-tahun awal, agar ada koordinasi bila siswa ingin melanjutkan pendidikan.
  9. Memiliki aturan kampus, aturan asrama, aturan akademis yang jelas dan tertulis. Hal ini harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam institusi dimaksud dengan cara membuat Buku Pedoman Pendidikan.
  10. Mendapat surat rekomendasi dari Pembimas Kristen (sebagai pejabat pemerintahan yang berkompeten di tingkat propinsi dan atau pelaksana Bimas Kristen di tingkat Kabupaten).
  11. Melewati proses penjaminan mutu dari Asosiasi Pendidikan Bethel – DTP GBI.
  12. Lama belajar maksimum satu tahun.

 

 

C.     Kriteria Pendirian SMTK

 

Sekolah Menengah Theologia Kristen (SMTK) setara dengan SLTA tapi dilengkapi dengan pelajaran teologi. Disarankan GBI lokal bisa membuka ini di daerahnya jika memang peminatnya banyak.Mengenai pendirian dan penyelenggaraan bisa belajar dari SMTK Bethel Petamburan Jakarta.Ada beberapa pedoman pendirian SMTK, sebelum mendapat rekomendasi dari BPH GBI Cq. DTP untuk pembukaannya:

  1. Statusnya jelas: Di bawah naungan satu Yayasan yang memiliki SK Notaris, atau GBI lokal atau BPD GBI di daerah tersebut.
  2. Ketua SMTK ditetapkan diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan (atau oleh ketua BPD bila itu milik BPD) dengan berkonsultasi pada APB-Teologi GBI.
  3. Tenaga pengajar dan pengelola pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi rohani (menerima secara utuh Pengakuan Iman GBI), pendidikan minimal S1, dan pengalaman pelayanan.
  4. Disain kurikulum yang relevan, sesuai dengan standar Depag dan muatan lokal GBI.
  5. Sumber pendanaan yang memadai dan permanen dari penyelenggaran.
  6. Tersedia ruangan kelas untuk proses pembelajaran yang memadai.
  7. Perpustakaan yang memadai sesuai dengan kurikulum.
  8. Disain kurikulum yang lebih bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan gereja.
  9. Memiliki aturan kampus, aturan asrama, aturan akademis yang jelas dan tertulis. Hal ini harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam institusi dimaksud dengan cara membuat Buku Pedoman Pendidikan.
  10. Mendapat surat rekomendasi dari Pembimas Kristen (sebagai pejabat pemerintahan yang berkompeten di tingkat propinsi dan atau pelaksana Bimas Kristen di tingkat Kabupaten).
  11. Melewati proses penjaminan mutu dari Asosiasi Pendidikan Bethel – DTP GBI.
  12. Lama belajar: tiga tahun.

Demi efektitas dan hasil yang maksimal diharapkan di tiap BPD hanya ada satu STT / STPB / SMTK, sehingga pihak yang ingin mendirikan lembaga teologi baru di lingkungan GBI dan mengetahui sudah ada lembaga sejenis di BPD nya, diharapkan bisa bergabung (bersinergi) dengan yang sudah ada.

 

Demikianlah Pedoman Pendirian Sekolah Teologi di lingkungan GBI yang dibuat oleh Departemen Theologia dan Pendidikan (DTP) GBI, agar dapat dilaksanakan dengan seksama.Bilamana ada kekeliruan atau perubahan pada surat ini, maka pedoman ini akan ditinjau kembali.

 

 

Ditetapkan di Jakarta, 1 Juli 2009,

Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham

Pdt. Dr. Gernaida Pakpahan

Ketua DTP GBI dan APB

Direktur Pendidikan Teologi APB

 

Mengetahui dan menyetujui,

Pdt. Yosia Abdisaputera, SPAK
Ketua BPH GBI