KESIMPULAN AKHIR

RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN TEOLOGI DAN PENDIDIKAN

BADAN PEKERJA HARIAN GEREJA BETHEL INDONESIA 

Di Graha Bethel – Jakarta

Tanggal 2 – 3 Februari 2010

 

PENDAHULUAN:

 

Karena pertolongan Tuhan sehingga Rapat Kerja Nasional Departemen Teologi dan Pendidikan BPH GBI bisa berlangsung dengan baik pada tanggal 2-3 Pebruari 2010 di kantor Sinode GBI. Rapat Kerja ini dihadiri sebanyak 42 orang yang terdiri dari  32 orang utusan dari BPD GBI di seluruh Indonesia dan staf inti DTP. Rapat Kerja ini juga diperkaya dengan paparan dua pakar di bidang pendidikan yaitu Prof. Dr. Sasmoko dan Ishak S. Wonohadidjo, Ed.D. Hasil Rakernas dapat disimpulkan sebagai berikut:

 

 

BIRO PENDIDIKAN UMUM

Kesimpulan:

  • APB akan berusaha secara maksimal mendukung dan mensuport sekolah-sekolah umum khususnya di lingkungan GBI agar tata kelolanya berjalan secara professional dan akuntabel.

  • APB tidak bisa mengintervensi sekolah-sekolah. APB hanya bisa memberikan binaan, saran dan bimbingan kepada sekolah-sekolah agar mereka bisa mencapai mutu dan kualitas yg baik.

  • Untuk sementara, APB masih bergerak dalam lingkup khusus, tetapi ke depannya APB akan bersinergi dengan asosiasi lainnya yg juga bergerak dalam pendidikan, misalnya dengan ACSI.

  • APB juga akan mendukung program training untuk pengadaan SDM di daerah-daerah

  • Akan diadakan sosialisasi secara menyeluruh terhadap setiap BPD GBI mengenai APB ini

  • Tentang kurikulum, maka ke depan diupayakan agar anggota APB diminta untuk saling share kurikulum.

  • APB dan seluruh sekolah anggota harus mencermati dengan baik perkembangan pendidikan di Indonesia. Maksudnya agar APB dapat merancang system pendidikan yang relevan dengan kebutuhan jaman serta mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah maju baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

  • APB juga harus peka dengan perkembangan cultural politik di Indonesia yang cenderung tidak stabil.

Program:

clip_image002

clip_image004

clip_image006

 

 

 

 

 

 

BIRO TEOLOGIA

Kesimpulan:

  • Perlu pembenahan sekolah-sekolah teologi, khususnya dalam lingkungan GBI, agar sesuai aturan pemerintah yg berlaku. Pembenahan ini perlu supaya STT dikelola secara baik dan diakui pemerintah.

  • Semua STT harus diakreditasi oleh BAN-PT. Batas waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada STT untuk mempersiapkan diri sampai tahun 2012.

  • STT yang belum mendapat ijin operasional sebaiknya jangan menerima mahasiswa dulu.

  • ITKI merupakan satu-satunya sekolah milik Sinode GBI, sehingga perlu perhatian khusus dari Sinode GBI khususnya dalam hal pendanaan. Sekolah-sekolah teologi lainnya diurus oleh BPD GBI, gereja lokal, dan atau yayasan yang bersangkutan.

  • Ujian Negara dapat diikuti oleh sekolah yang sudah mendapat ijin operasional dari Depag. Bisa diadakan sendiri dan atau menumpang di salah satu STT yang sudah menyelenggarakan ujian Negara. Untuk S1 yang diuji hanya skripsi.

  • Hal-hal yang mendesak untuk dibenahi adalah sebagai berikut:

  1. Kemahasiswaan

    1. Analisis tentang sumber perolehan mahasiswa

    2. Menyusun ketentuan mengenai rekruitmen dan seleksi mahasiswa.

    3. Menyusun peraturan mengenai pelayanan kepada mahasiswa

  2. Dosen dan Tenaga Pendukung

    1. Menyusun peraturan mengenai rekruitmen dan seleksi dosen termasuk juga karyawan.

    2. Kualifikasi pendidikan dosen harus satu tingkat di atas lulusan prodi.

    3. Program Studi S1 memiliki minimal 6 dosen tetap bergelar M.Th. Di antara 6 dosen tetap tersebut minimal terdapat 2 orang MTh yang sudah ujian negara.

    4. Ijin mengajar bagi dosen Titak Tetap (misanya PNS-DIKTI) di STT harus diperoleh dari pimpinan lembaga di mana ia mengabdi, sesuai dengan UU 108/2001.

    5. STT harus segera menyusun kepangkatan dosen.

  3. Kurikulum

    1. Standar Kurikulum Sekolah Tinggi Teologi Program Studi S1, mengacu kepada KMA no 3

    2. Kurikulum inti 80 SKS dan kurikulum institutsional 80 SKS ( DPT 40 SKS)

    3. Kurikulum merupakan penjabaran dari visi dan misi prodi dan dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan

  4. Sarana Prasarana

    1. Membuat gambar denah lokasi dan ruang

    2. Memiliki lahan tanah tempat gedung STT dibangun minimal 2500 meter persegi.

  5. Pendanaan

    1. Membuat gambaran mengenai

      • Sumber penerimaan tetap dari dalam dan luar PT

      • Besarnya kebutuhan dana awal

      • Besarnya dana operasional setiap tahun.

      • Besarnya dana pemeliharaan dan kebutuhan, dll

  6. Tata Pamong

    1. Perlu dibuat struktur organisasi yang akan diberlakukan di prodi.

    2. Penyusunan tata pamong harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    3. Dalam gambar struktur perlu jelas garis komando, garis tanggungjawab dan garis konsultasi.

  7. Proses Pembelajaran

    1. Bagaimana kelas dirancang (jadwal mata kuliah, dosen pengajar, semester yang sedang berlangsung , dll)

    2. Kelengkapan perkuliahan ( silabus, materi kuliah, dll)

    3. Tatap muka (14-16 kali)

    4. Ujian tengah Semester, Ujian Akhir Semester.

    5. Evaluasi kelas secara menyeluruh.


Program:

No

Nama Pogram

Kegiatan

Pelaksanaan

1.

Pembinaan Pejabat

Ceramah Theologia di Sidang MD

Sidang MD

2.

Seminar Teologi

Seminar teologi

April 2010

3.

Konferensi Teolog GBI

Mendiskusikan pengajaran dasar GBI

Agust  2010

4.

Penerbitan

Buklet Teologis

Maret & Sept 2010

Penerbitan Jurnal Teologia: Gnosis 6 & 7

Peb & Okt 2010

Majalah Penyuluh

Nop 2009-Okt 2010

5.

Kunjungan ke STT

Melakukan visitasi ke STT yang berada di lingkungan GBI

Maret – Juni 2010

6.

Rapat APB – Teologi

Melakukan Rapat APB khusus untuk bidang teologi yang membicarakan tentang strategi pengembangan STT ke depan

12 Pebruari 2010

 

BIRO BEC

Kesimpulan:

  • Semua instruktur harus memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh BEC, yaitu harus mengikuti semua modul BEC.

  • Di tiap2 daerah kami akan dilatih trainer utk Saya Pengikut Yesus, sehingga tidak perlu harus mendatangkan trainer lagi dari pusat. Hal ini dilakukan selain kaderisasi tetapi juga pengetatan anggaran.

  • Sertifikat TFT akan segera diberikan kepada yang sudah mengikuti training BEC.

  • BEC berada di bawah Departemen Teologi dan Pendidikan BPH GBI sebagai Biro.

  • Struktur organisasi DTP di daerah harus mengikuti struktur organisasi yang berlaku di GBI, yaitu sebagai bidang. Jadi ketuanya disebut sebagai ketua bidang. Tetapi bagi daerah yg udah berjalan dan sudah ada BEC di daerahnya, silahkan berjalan sebagaimana adanya dulu.

 

Program:

No

Aktivitas

PIC

Waktu

1

Membenahi prosedur kerja

 

 

1.1

Mengundang Konsultan

Josafat

Okt 2009

1.2

Menyusun SOP

Sahat

Okt-Nov 2009

1.3

Menetapkan kebijakan keuangan

Rudijanto

Okt 2009

1.4

Menetapkan prosedur penggunaan dana

Rudijanto

Okt 2009

1.5

Menetapkan system pelaporan

Joel

Februari 2009

1.6

Membuat format-format pelaporan

Andri

Februari 2009

2

Menetapkan kompetensi

 

 

2.1

Training for Trainer modul MYP dan DKG

Liana

25- 27 Jan 2010

2.2

Sertifikasi Trainer modul MYP dan DKG

Wahyudi

28 Jan 2010

2.3

Training for Trainer SPY

Liana

8-11 Feb 2010

2.4

Spesialisasi & Sertifikasi Trainer SPY

Dongani

12 Feb 2010

2.5

Training for Trainer DC

Liana

8-11 Maret 2010

2.6

Spesialisasi & Sertifikasi Trainer DC

Josafat

12 Maret 2010

2.7

Training for Trainer Komsel

Liana

5-8 April 2010

2.8.

Spesialisasi & Sertifikasi Trainer Komsel

Johanes

9 April 2010

3

Mengadakan rekrutment tenaga terampil

 

 

3.1

Rekrut 1 tenaga administrasi

Joel

Oktober 2009

3.2

Rekrut 1 tenaga monitor dan evaluator

Josafat

Oktober 2009

3.3

Proses magang fasilitator

Sahat

Nov 09-Okt 10

4

Perbaikan Modul

 

 

4.1

Perbaikan modul DC

Josafat

Nov 2009

4.2

Perbaikan modul SPY

Dongani

Okt 2009

4.3

Perbaikan modul-modul lainnya

Tim

Jan-Okt 2010

5

Pendampingan gereja local

 

 

 

Modul Diagnosa Kesehatan Gereja (DKG)

Jenny

Nov 09-Okt 10

 

Modul Doulos Camp (DC)

Joel

Nov 09-Okt 10

 

Modul Saya pengikut Yesus (SPY)

Dongani

Nov 09-Okt 10

 

Modul Maximize Your Potential (MYP)

Wahyudi

Nov 09-Okt 10

 

Modul Perjanjian Berkat (PB)

Daniel

Nov 09-Okt 10

 

Modul Power Ministry (PM)

Yunus

Nov 09-Okt 10

 

Modul Komunitas Sel (Komsel)

Johanes

Nov 09-Okt 10

6

Koordinasi

Joel

Nov 09-Okt 10

 

ATK

 

 

 

Pos

 

 

 

Telekomunikasi

 

 

 

Transport local

 

 

 

Food and beverage

 

 

 

Honorarium

 

 

 

Jumlah

 

 

 

 

 

 

 

BIRO DIKLAT:

KESIMPULAN:

  • DC merupakan program wajib dari DIKLAT pejabat.

  • Materi diklat anata pendeta, pendeta muda, dan pendeta pembantu berbeda bobot dan isinya.

  • Format sertifikat sedang dirancang secara baik dan diharapkan dalam waktu dekat sudah selesai. Sertifikat akan di kirim ke masing-masing BPD GBI di daerah.

  • Diharapkan BPD GBI di daerah menyediakan trainer sendiri, karena itu program ke depan akan diadakan TFT oleh Diklat pusat..

  • DTP akan menyediakan powerpoint materi pengajaran diklat.

  • Tenaga diklat pusat dan daerah harus berkoordinasi secara baik agar semua program diklat berjalan dengan baik.

  • Tenaga diklat pusat akan turun ke daerah kalau itu diadakan secara padat, tetapi kelau bersifat regular maka sebaiknya ditangani langsung saja oleh tenaga diklat di daerah.

  • Modul materi penanaman gereja dan pertumbuhan gereja akan dibuat dalam waktu dekat.

  • BPD GBI boleh memberikan usulan-usulan berkaitan dengan soal ujian kepada DTP

  • Akan dibuat materi yg lebih baik dan soal ujian yg komprehensif yg menyangkut ranah afektif dan psikomotor.

  • Soal ujian akan dibuat DTP dan diberikan kepada BPD.

  • Penentuan lulus tidaknya calon pejabat (pdm dan pdp) ditentukan oleh BPD daerah.


PEDOMAN DIKLAT PEJABAT

 

Peningkatan kualitas pejabat GBI merupakan salah satu pilar dari lima pilar program utama BPH GBI masa kerja 2008 – 2012. Merujuk kepada kebutuhan program dimaksud, maka Biro Diklat Departemen Teologi dan Pendidikan (DTP) BPH GBI telah menyusun kurikulum diklat (terlampir) yang wajib diikuti oleh semua calon pendeta pembantu, calon pendeta muda, dan calon pendeta. Kurikulum dan materi diklat, kami kembangkan  dari pikiran dasar founder GBI Pdt. Dr. H.L. Senduk yang telah dicetak dalam bentuk buku. Tentu diaktualkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal dan global. Karena itu, kepada masing-masing BPD GBI diberikan peluang untuk menambahkan materi diklat dengan muatan lokal.

 

Kami lampirkan kurikulum diklat pejabat untuk setiap jenjang (Pdp, Pdm, Pdt) masing-masing terdiri dari 12 materi @ 2 jam, terdiri dari presentasi dan tanya jawab.  Pelaksanaannya ditentukan oleh tiap BPD, bisa secara reguler misalnya satu minggu satu kali di satu (atau beberapa) tempat di wilayah BPD yang bersangkutan, atau dipadatkan dalam 2-3 hari pertemuan sebelum sidang MD bilamana lebih banyak calon pejabat yang bisa mengikutinya.

 

Kami ingatkan, selain Diklat ini, semua calon pejabat perlu mengikuti Doulos Camp (DC) yang diadakan selama 2 hari padat dengan penekanan pada nilai-nilai kehambaan, yang diselenggarakan oleh BPD, atau gereja lokal di wilayah BPD tersebut yang didukung oleh BPD dan dilayani oleh tim Bethel Empowering Center (BEC) Pusat atau daerah, dengan bahan yang sama yang telah ditetapkan oleh BEC Pusat.  DC ini cukup diikuti satu kali saja oleh calon pejabat, apakah untuk jenjang Pdp, Pdm atau Pdt.

 

 

 

DEPARTEMEN THEOLOGIA DAN PENDIDIKAN

GEREJA BETHEL INDONESIA

 

Materi Diklat pejabat GBI Bagi  Calon Pendeta Pembantu

No

Materi Diklat Pdp

Buku Wajib (Diujikan)

1.

Pelayan Tuhan

Pelayan Tuhan * (STE)

2.

Kuasa Doa

Kuasa Doa * (STE)

3.

Penginjil yang Sukses

Penginjil yang Sukses * (STE)

4.

Penanaman Gereja

 

5.

Homiletika 1

Pengkhotbah yang Dinamis * (STE)

6.

Homiletika  2

 

7.

Sejarah GBI

Sejarah GBI * (STE)

8.

Tata Gereja GBI

Tata Gereja GBI (BPH GBI)

9.

Etika Kependetaan

Tata Gereja GBI

10.

Pengajaran Dasar (PD) GBI 1 – Alkitab

Pengajaran Dasar GBI (BPH GBI)

11.

PD GBI 2 – Kristologi

 

12.

PD GBI 3 – Baptisan: Air & Roh Kudus

 

 

 

 

Materi Diklat pejabat GBI Bagi  Calon Pendeta Muda

No

Materi Diklat Pdm

Buku Wajib (Diujikan)

1.

Pengajaran Dasar (PD) GBI 4 – Allah

Pengajaran Dasar GBI (BPH GBI)

2.

PD GBI 5 – Manusia

 

3.

PD GBI 6 – Pembenaran&Kelahiran Baru

 

4.

PD GBI 7 – Kedatangan Kristus kedua kali + Kebangkitan orang mati

 

5.

Kesembuhan Mujizat

Kesembuhan Mujizat * (STE)

6.

Kuasa Roh Kudus

Kuasa Roh Kudus * (STE)

7.

Pelayanan Pastoral 1

Pedoman Pelayanan Pendeta 1 * (STE)

8.

Pelayanan Pastoral 2

Pedoman Pelayanan Pendeta 2 * (STE)

9.

Hermeneutika

 

10.

Kepemimpinan Rohani

 

11

Manajemen Gereja

 

12.

Pertumbuhan Gereja

 

                                 

Materi Diklat pejabat GBI Bagi  Calon Pendeta

No

Materi Diklat Pdt

Buku Wajib (Diujikan)

1.

Pengajaran Dasar GBI 8 – Kekudusan

Pengajaran Dasar GBI (BPH GBI)

2.

PD GBI 5 – Perjamuan Kudus

 

3.

PD GBI 6 – Kesembuhan Ilahi

 

4.

PD GBI 7 – Gereja

 

5.

Karunia Roh Kudus

Karunia2 Roh Kudus 1 & 2 * (STE)

6.

Kesehatan Gereja

 

7.

Keuangan Gereja

Ekonomi Allah * (STE)

8.

Mentoring & Pembapaan

 

9.

Pelipatgandaan Kepemimpinan

 

10.

Misiologi

 

11.

Gereja, Hukum dan Politik

 

12.

Transformasi Masyarakat

 

 

Catatan:

1.      Ini merupakan pedoman minimal yang harus diikuti calon pejabat.  Materi ini terdiri dari materi teologi, praktika dan organisasi.

2.      Setiap BPD boleh menambah dengan muatan lokal berdasarkan keputusan BPD yang ada, sebanyak-banyaknya 2 kali lipat dari pedoman ini, untuk setiap jenjang (Pdp atau Pdm).

3.      Setiap pertemuan terdiri dari 2 jam, terdiri dari 90 menit presentasi, 30 menit tanya jawab.

4.      Penekanannya bukan semata pada hal akademis, tapi lebih bersifat praktis.

5.      Materi disiapkan oleh biro Diklat DTP GBI (berupa power point), sedangkan buku wajib bisa dibeli langsung oleh BPD ke STE atau BPH GBI.

6.      Pelaksanaannya bisa dilaksanakan dalam pertemuan reguler seminggu sekali sebanyak 12 kali, atau berupa pertemuan padat – 2 hari penuh sebelum Sidang Majelis Daerah.

7.      Materi Diklat dibawakan oleh tim Diklat DTP GBI bekerjasama dengan Pejabat yang diusulkan oleh BPD dari propinsi tersebut.  Demi standarisasi bahan dan penyajian, DTP akan mengupayakan pelatihan (training for trainers) bagi pembawa presentasi.

8.      Persyaratan kelulusan diklat: Minimal jumlah kehadiran adalah 80%  atau 10 kali pertemuan tanpa absen. Kurang dari jumlah itu harus mengulang di kemudian hari. 

9.      Pelajaran yang tidak diikuti (absen) dikompensasikan dalam bentuk tugas, yaitu: mendengarkan rekamannya (kaset) dan membuat ringkasannya. Diserahkan kepada pengelola Diklat Pejabat yang ditunjuk oleh BPD.

10.  Buku Dr. H.L. Senduk (founder GBI) adalah buku utama yang wajib dibaca sampai tuntas,  Yang akan diujikan mencakup semua bab dalam buku tersebut.

11.  Bila ada calon Pdm yang belum mengikuti topik: 1) Sejarah GBI, 2) Tata Gereja, dan 3) Etika Kependetaan, semasa dia menjadi calon Pdp, maka ybs wajib mengikutinya.

12.  Setiap peserta akan mendapatkan Sertifikat dari BPD dengan format seragam yang dibuat oleh DTP GBI.

13.  Selain materi diklat ini, maka calon pejabat mendapatkan materi pembentukan karakter melalui Doulos Camp (hanya perlu diikuti satu kali saja oleh calon Pdp/Pdm/Pdt).

14.  Para pejabat dihimbau memperlengkapi diri dengan pendidikan teologi secara formal. BPD bisa memfasilitasi program kerjasama dengan Sekolah Teologi di bawah Asosiasi Pendidikan Bethel (APB) GBI untuk program akademis dengan kurikulum panduan dari APB, yang materinya terpisah dari bahan Diklat Pejabat ini. 

15.  Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Depag/Diknas yakni 1 sks = 16 kali pertemuan tatap muka @ 50 menit + 16 jam belajar terstruktur (pengerjaan tugas) + 16 jam studi mandiri untuk pengayaan materi.  Jadi lazimnya 1 mata kuliah 2 sks membutuhkan tatap muka 32 sesi @ 50 menit, atau setidaknya 14 kali pertemuan x 1,5 jam (+ 1 pertemuan Ujian Tengah Semester dan 1 pertemuan Ujian Akhir Semester), disamping pengerjaan tugas-tugas. 

16.  Keikutsertaan untuk setiap mata kuliah mendapatkan satu sertifikat (dengan mencantumkan pula jumlah jam belajar yang ditempuh),  yang bisa ditransfer sks nya ke Sekolah Teologi di bawah APB GBI yang dituju.

17.  Buku karangan Pdt. Dr. H.L. Senduk terbitan STE bisa dipesan langsung ke Jl. Petamburan IV/5 Jakarta Pusat. Tlp. 021-5483080 (CP: Ibu Surtinah & ibu Elis). Fax. 021-5484424,       e-mail: stejakarta@yahoo.co.id

18.  Sedangkan buku terbitan BPH GBI bisa dipesan langsung ke Graha Bethel, Jl. A. Yani kav. 65, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.  Telp. 021-42803664 (CP: ibu Nani).

19.  Hal-hal yang belum yang kurang jelas bisa dikonsultasikan dengan pengurus Departemen Theologia dan Pendidikan GBI.  Terimakasih, Tuhan memberkati!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH THEOLOGIA

DI LINGKUNGAN GBI

 

 

Latar Belakang:

 

Gereja Bethel Indonesia kini telah berkembang di seluruh Indonesia dan luar negeri, dan memiliki sekitar 5.100 gereja lokal dengan 2,5 juta anggota jemaat.  GBI menyadari kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai pemimpin gereja dan tenaga pelayan Tuhan dalam menghadapi tantangan global.  Perlu disyukuri bahwa sinode GBI memiliki Seminari Bethel “Petamburan” Jakarta sebagai pusat pendidikan teologi dan SDM GBI.  Selain itu sudah terdapat belasan Sekolah Tinggi Teologi (STT) yang didirikan oleh Yayasan dan/atau  gereja lokal GBI.

 

Hingga kini masih cukup banyak gereja lokal GBI maupun Badan Pekerja Daerah (BPD) GBI yang memiliki minat untuk mendirikan STT maupun STPB (Sekolah Teologi Praktika Bethel), bahkan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Pekerja Harian (BPH) GBI cq. Departemen Theologia dan Pendidikan (DTP) GBI.  Karena itu perlu dikeluarkan surat pedoman ini untuk mengatur hal tersebut.

 

Perlu dipahami bahwa banyaknya STT di lingkungan GBI ini menimbulkan masalah internal dan eksternal.  Secara internal, bisa muncul persaingan yang tidak sehat di antara STT (karena “market”-nya sama), pemborosan tenaga dan biaya padahal hasil yang dicapai tidak terlalu maksimal. Sedangkan secara ekstenal, kita melihat bahwa umumnya satu (bahkan beberapa) sinode memiliki satu STT saja, sedangkan di GBI dalam satu sinode ada belasan STT yang telah ada, dan beberapa lainnya baru akan muncul.  Tentu kita bisa berkilah bahwa GBI memiliki jumlah gereja dan anggota jemaat yang sangat besar dan letak geografis yang luas, sehingga perlu ada banyak STT (kalau perlu di satu BPD GBI ada satu STT?).  Namun demikian tentu aturan perlu dibuat. 

 

Dalam acara “Konferensi Teologi dan Pendidikan 2009” yang diselenggarakan oleh DTP GBI di Bandung tanggal 25-27 Mei 2009 secara resmi telah dibentuk ASOSIASI PENDIDIKAN BETHEL (APB), yang bertujuan untuk “Menggalang Sinergi Melalui Koordinasi”  baik untuk sekolah teologi maupun sekolah umum di lingkungan GBI.  Ketua APB adalah ketua DTP GBI yang menjabat pada periode kepengurusan berjalan, yang membawahi dua direktur, yakni Direktur Pendidikan Umum dan Direktur Pendidikan Teologi. Komitmen APB-Teologi adalah menjadi fasilitator yang efektif bagi sekolah teologi di lingkungan GBI untuk mengembangkan diri lebih baik sesuai dengan standar mutu yang disyaratkan dan bisa bersinergi dengan sekolah teologi lainnya (misalnya dengan menetapkan adanya kurikulum baku GBI untuk semua STT di lingkungan GBI). Hal-hal di atas yang melatarbelakangi munculnya  pedoman pendirian sekolah teologi di lingkungan GBI ini.

 

 

Permasalahan nyata di lapangan:

·        Kesadaran memedomani dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk STT masih rendah dan atau cenderung diabaikan.

·        Koordinasi dengan DTP GBI masih rendah, sehingga selama ini masih terkesan berjalan tanpa kendali dan koordinasi.

·        Membuka peluang adanya kompetisi yang tidak sehat di antara STT di lingkungan GBI, khususnya menyangkut masalah rekruitmen mahasiswa, tenaga dosen, dan sumber dana.

·        Dalam bingkai organisasi, terjadi pemborosan anggaran dan tenaga.

·        Dari sisi logika organisasi telah menciptakan sebuah penilaian dan pandangan yang tidak elok dari orang dan atau organisasi di luar GBI. Akibatnya, organisasi GBI seringkali diplesetkan menjadi “Gereja Bebas Indonesia”.  Dan tentu saja kita tidak menyukai hal itu.

·        Mutu lulusan belum sesuai dengan standar lulusan Perguruan Tinggi Teologi (PTT) yang diharapkan, ataupun harapan GBI sebagai pengguna (stake-holder).  

 

Pedoman Pendirian Sekolah Teologi:

 

     Pedoman pendirian Sekolah Teologi di lingkungan GBI ini mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 394 tahun 2003 tentang “Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama”.  Perlu diketahui, ini merupakan persyaratan minimal, karena sejak tahun 2008 semua mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional UU no 20 tahun 2003 dan PP 55 tahun 2007.  Semua STT akhirnya harus memenuhi kriteria dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) maksimal pada tahun 2012.

 

Gereja lokal GBI atau pun BPD GBI yang akan mendirikan STT harus melampirkan persyaratan di bawah ini, sebelum mendapatkan surat rekomendasi dari BPH GBI cq. DTP GBI, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Operasional Penyelenggaraan STT dari Departemen Agama RI cq. Dirjen Bimas Kristen Protestan.

 

 

A.     Kriteria Pendirian STT

  1. GBI lokal/BPD GBI/ Yayasan yang akan membuka STT agar lebih dulu melakukan analisa SWOT, dan mempelajari kebijakan mengenai pendidikan teologi dan tata kelolanya menurut peraturan pemerintah, baik oleh Depag maupun BAN PT.

  2. Status lembaga jelas: STT berada di bawah naungan satu Yayasan yang memiliki SK Notaris, atau di bawah Badan Pekerja Daerah (BPD) GBI di wilayah tersebut, atau di bawah GBI lokal. (Umumnya pembukaan STT harus mendapat surat rekomendasi dari 3 sinode gereja). Agar tidak terjadi kesimpang-siuran, ada 3 status lembaga teologi di lingkungan GBI, yaitu:
    • Seminari Bethel “Petamburan” Jakarta adalah satu-satunya sekolah teologi resmi milik Sinode GBI. BPH menjadi “board” (panitia pengarah) + dewan penyantun. Fundrising ke seluruh pejabat GBI di Indonesia dalam semua Sidang Majelis Daerah (SMD).
    • STT / STPB di daerah tanah/gedung bisa dibeli/dibantu pembangunannya oleh BPH (bila ada anggarannya), tapi BPD menjadi “board” (panitia pengarah) + dewan penyantun. Fundrising dalam SMD di daerah. Pengembangan sarana prasarana dan sumber daya manusia melibatkan GBI-GBI di daerah tersebut sebagai “bapa asuh” (donatur). Ini akan menjadi salah satu tugas dan tolok ukur keberhasilan ketua BPD terpilih.
    • STT yang didirikan oleh GBI lokal, biaya ditanggulangi oleh gereja lokal yang bersangkutan, dan tetap berkordinasi di bawah APB.
  3. Membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) secara tertulis minimal untuk jangka 5 tahun ke depan, meliputi:
    • Pendahuluan: landasan filosofis, yuridis dan sosiologis serta latar belakang dan tujuan pendirian STT (visi dan misi), serta bentuk dan nama STT yang didirikan.
    • Bidang akademik: Program studi (prodi), kurikulum lengkap 160 sks (80 sks kurikulum inti Depag, 40 sks kurikulum GBI, 40 sks muatan lokal), tenaga kependidikan, analisis potensi calon mahasiswa, analisis pendayagunaan pemakai jasa lulusan (out put).
    • Bidang organisasi: susunan organisasi STT termasuk dewan penyantun, sumber pembiayaan, sarana prasarana, rancangan statuta (pedoman dasar penyelenggaraan STT, meliputi: perencanaan, pengembangan, penyelenggaraan, dll sesuai KMA nomor 520 tahun 2001).
    • Lampiran (dalam bentuk bukti-bukti fisik hasil studi kelayakan serta bukti lain yang mendukung materi RIP).
    • Ringkasan materi RIP.
  4. Memiliki tanah dengan bukti sertifikat atas nama STT atau GBI, atau bukti sewa/kontrak minimal 20 tahun dengan hak pakai yang dinyatakan dalam perjanjian. Luas tanah 5.000 m2 (KMA 394 th 2003), aturan sebelumnya: 1.000 m2 (KMA 102a th 1998).
  5. Gedung milik sendiri atau disewa minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis, Sarana prasana meliputi: ruang kuliah 0,5m2 per mahasiswa, ruang dosen tetap 4 m2 per orang, ruang perpustakaan dengan 500-2000 judul buku per prodi dan berlangganan 1 jurnal ilmiah terakreditasi, ruang laboratorium, ruang ibadah.
  6. Dosen tetap (full-timer, bukan dosen tamu) untuk STT yang membuka program S1 (per satu prodi, mis: Teologi): 4 orang dosen S2 (M.Th) dan 2 orang dosen senior bergelar S1 (S.Th) yang mengajar mata kuliah bidang keahliannya (Catatan: Untuk program S2 per satu prodi perlu 4 orang dosen S3 (D.Th) dan 2 dosen S2 (M.Th). Bila dosen belum memadai, boleh kontrak dosen minimal 5 tahun dengan perjanjian tertulis, dengan catatan dosen tersebut bukan dosen tetap yang telah memiliki “home-base” di STT lain.
  7. Memiliki beberapa orang tenaga administrasi, pustakawan dan penunjang akademik setingkat S1 dan D-II.
  8. Jumlah minimal mahasiswa per prodi minimal adalah 30 orang.
  9. Sumber pendanaan yang memadai dan permanen (Yayasan/BPD GBI) di samping uang kuliah mahasiswa (diharapkan ada dana cadangan minimal Rp 400 juta per prodi).
  10. Memiliki aturan kampus, aturan asrama, aturan akademis yang jelas dan tertulis. Hal ini harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam institusi dimaksud dengan cara membuat Buku Pedoman Pendidikan.
  11. Mendapat surat rekomendasi dari Pembimas Kristen (sebagai pejabat pemerintahan yang berkompeten di tingkat propinsi dan atau pelaksana Bimas Kristen di tingkat Kabupaten).
  12. Melewati proses penjaminan mutu dari Asosiasi Pendidikan Bethel – DTP GBI.
  13. STT yang telah “terlanjur” berdiri sebelum tahun 2009 tanpa memenuhi persyaratan di atas, harap mengupayakan diri untuk mencapai standar ini paling lambat hingga tahun 2012 untuk bisa mengajukan status terakreditasi dari BAN PT.

B.     Kriteria Pendirian STPB

 

Program STPB (umumnya setara dengan Sekolah Penginjil [SP] yang berlangsung 2 semester, sedangkan Sekolah Misi Pembangun Desa [SMPD] berlangsung 1 semester atau 3 bulan padat) tidak memberikan gelar kepada lulusannya baik berupa Diploma (gelar profesional) maupun Sarjana (gelar akademik), hanya memberikan Sertifikat tanda kelulusan saja, karena itu tidak ada aturan resmi dari pemerintah karena lulusannya lebih banyak diperlukan oleh gereja. Namun ada beberapa pedoman untuk disimak, sebelum mendapat rekomendasi dari BPH GBI Cq. DTP untuk pembukaannya:

 

1.      Statusnya harus jelas dan ada dokumen tertulis, siapakah “pemilik” STPB ini: apakah BPD GBI, gereja lokal GBI ataukah Yayasan yang didirikan orang GBI?  Umumnya (pada masa lalu), di beberapa daerah ada tanah yang dibeli dan dimiliki BPH GBI tapi penyelenggaraan dan pembiayaan operasional dilakukan oleh BPD GBI.  Pola ini yang akan dilanjutkan oleh DTP GBI. BPD menjadi “board” (badan pengurus) dari STPB di daerah.  Pendirian STPB baru harus mendapat surat rekomendasi dari minimal 5 GBI di lingkungan terdekat.

2.      Membuat Rencana Strategi Pengembangan minimal hingga 5 tahun ke depan dalam bidang organisasi, akademik, penyelenggaraan, pendanaan dan sarana prasarana.

3.      Ketua STPB ditetapkan dan diangkat oleh Ketua BPD GBI dengan berkonsultasi pada BPH GBI Cq. DTP GBI bersama perangkat APB.  Ketua STPB harus memenuhi kualifikasi: kerohanian, akademik dan kepribadian (bisa bekerjasama dengan semua pihak), dan pengalaman pelayanan yang memadai.  Masa bakti Ketua STPB dibatasi dua periode (satu periode 4 tahun).  Setelah itu harus menyerahkan jabatannya, namun bisa dipilih lagi setelah selang satu periode.

4.      Tenaga pengajar dan pengelola pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi rohani (menerima secara utuh Pengakuan Iman GBI), pendidikan minimal S1, dan pengalaman pelayanan.  

5.      Sumber pendanaan yang memadai dan permanen dari uang kuliah siswa dan BPD GBI (dengan melibatkan semua GBI lokal di wilayah tersebut) untuk menopang kegiatan operasional dan pengembangan sarana prasarana. 

6.      Tersedia ruangan kelas untuk proses pembelajaran dan asrama yang memadai, termasuk ruang perpustakaan yang memadai dan memiliki minimal 300 judul buku.

7.      Memiliki minimal 20 orang siswa per angkatan.

8.      Disain kurikulum yang lebih bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan gereja.  APB – Teologi akan membuat pedoman kurikulum STPB selaras dengan standar kurikulum STT pada tahun-tahun awal, agar ada koordinasi bila siswa ingin melanjutkan pendidikan.

9.      Memiliki aturan kampus, aturan asrama, aturan akademis yang jelas dan tertulis. Hal ini harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam institusi dimaksud dengan cara membuat Buku Pedoman Pendidikan.

10.  Mendapat surat rekomendasi dari Pembimas Kristen (sebagai pejabat pemerintahan yang berkompeten di tingkat propinsi dan atau pelaksana Bimas Kristen di tingkat Kabupaten).

11.  Melewati proses penjaminan mutu dari Asosiasi Pendidikan Bethel – DTP GBI.

12.  Lama belajar maksimum satu tahun.

 

C.     Kriteria Pendirian SMTK

 

Sekolah Menengah Theologia Kristen (SMTK) setara dengan SLTA tapi dilengkapi dengan pelajaran teologi. Disarankan GBI lokal bisa membuka ini di daerahnya jika memang peminatnya banyak.  Mengenai pendirian dan penyelenggaraan bisa belajar dari SMTK Bethel Petamburan Jakarta.  Ada beberapa pedoman pendirian SMTK, sebelum mendapat rekomendasi dari BPH GBI Cq. DTP untuk pembukaannya:

 

1.      Statusnya jelas: Di bawah naungan satu Yayasan yang memiliki SK Notaris, atau GBI lokal atau BPD GBI di daerah tersebut.

2.      Ketua SMTK ditetapkan diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan (atau oleh ketua BPD bila itu milik BPD) dengan berkonsultasi pada APB-Teologi GBI.

3.      Tenaga pengajar dan pengelola pendidikan yang memenuhi standar kualifikasi rohani (menerima secara utuh Pengakuan Iman GBI), pendidikan minimal S1, dan pengalaman pelayanan.  

4.      Disain kurikulum yang relevan, sesuai dengan standar Depag dan muatan lokal GBI.

5.      Sumber pendanaan yang memadai dan permanen dari penyelenggaran.

6.      Tersedia ruangan kelas untuk proses pembelajaran yang memadai.

7.      Perpustakaan yang memadai sesuai dengan kurikulum.

8.      Disain kurikulum yang lebih bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan gereja.

9.      Memiliki aturan kampus, aturan asrama, aturan akademis yang jelas dan tertulis. Hal ini harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam institusi dimaksud dengan cara membuat Buku Pedoman Pendidikan.

10.  Mendapat surat rekomendasi dari Pembimas Kristen (sebagai pejabat pemerintahan yang berkompeten di tingkat propinsi dan atau pelaksana Bimas Kristen di tingkat Kabupaten).

11.  Melewati proses penjaminan mutu dari Asosiasi Pendidikan Bethel – DTP GBI.

12.  Lama belajar: tiga tahun.

 

Demi efektitas dan hasil yang maksimal diharapkan di tiap BPD hanya ada satu STT / STPB / SMTK, sehingga pihak yang ingin mendirikan lembaga teologi baru di lingkungan GBI dan mengetahui sudah ada lembaga sejenis di BPD nya, diharapkan bisa bergabung (bersinergi) dengan yang sudah ada.

 

Demikianlah Pedoman Pendirian Sekolah Teologi di lingkungan GBI yang dibuat oleh Departemen Theologia dan Pendidikan (DTP) GBI, agar dapat dilaksanakan dengan seksama.  Bilamana ada kekeliruan atau perubahan pada surat ini, maka pedoman ini akan ditinjau kembali.

 

 

Ditetapkan di Jakarta, 1 Juli 2009,

 

 

 

 

 

Kurikulum Asosiasi Pendidikan Bethel

No.

Mata Kuliah

Sks

DEPAG

APB

Jumlah

 

Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

1.  

 

Kewarganegaraan

2

-

2

2.  

 

Komunikasi

2

-

2

3.  

 

Sosiologi

2

-

2

 

Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)

4.  

 

Pengantar PL 1 (Torat – Sejarah)

2

-

2

5.  

 

Pengantar PL 2 (Puisi – Nabi)

2

-

2

6.  

 

Pengantar PB 1 (Injil, KPR)

2

-

2

7.  

 

Pengantar PB 2 (Surat2 – Wahyu)

2

-

2

8.  

 

Pengantar Teologi Sistematika

2

-

2

9.  

 

Pengantar Psikologi

2

-

2

10.        

 

Bahasa Ibrani 1

2

-

2

11.        

 

Bahasa Ibrani 2

1

1

2

12.        

 

Bahasa Yunani 1

2

-

2

13.        

 

Bahasa Yunani 2

1

1

2

14.        

 

Hermeneutika

2

1

3

15.        

 

Pengantar Filsafat

2

-

2

16.        

 

Metodologi Penelitian

2

-

2

17.        

 

Bahasa Inggris

-

2

2

18.        

 

Pengantar Statistik

2

-

2

 

Mata Kuliah Berkarya (MKB)

19.        

 

Teologi PL 1

2

-

2

20.        

 

Teologi PL 2

2

-

2

21.        

 

Teologi PB 1

2

-

2

22.        

 

Teologi PB 2

2

-

2

23.        

 

Dogmatika 1 (Allah,Mlaikat,Manusia)

2

-

2

24.        

 

Dogmatika 2 (Dosa, Kristus)

2

-

2

25.        

 

Dogmatika 3 (Keselamatan, R. Kudus)

2

-

2

26.        

 

Dogmatika 4 (Gereja, Akhir Zaman)

-

2

2

27.        

 

Etika 1

2

-

2

28.        

 

Etika 2

1

1

2

29.        

 

Sejarah Gereja Umum 1

2

-

2

30.        

 

Sejarah Gereja Umum 2

-

2

2

31.        

 

Sejarah Gereja Indonesia

2

-

2

32.        

 

Teologi Agama 1 (Agama Suku)

-

2

2

33.        

 

Teologi Agama 2 (Islam)

-

2

2

34.        

 

Wirausaha

-

2

2

35.        

 

Hukum dan HAM

-

2

2

36.        

 

Pengajaran Dasar GBI

-

2

2

37.        

 

Sejarah Pentakosta, GBI & Organisasi

-

2

2

 

Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)

38.        

 

Pembinaan Warga Gereja

2

-

2

39.        

 

Oikumenika

2

-

2

40.        

 

Pastoral

2

-

2

41.        

 

Manajemen Gereja

-

2

2

42.        

 

Liturgika

2

-

2

43.        

 

Homiletika

3

-

3

44.        

 

Misiologi

2

-

2

45.        

 

Kepemimpinan Kristen

2

-

2

46.        

 

Pelayanan Kuasa (Kesemb&Plepasan)

-

2

2

47.        

 

Konseling Kristen

-

2

2

48.        

 

Pekabaran Injil Pribadi

-

2

2

49.        

 

Prinsip Pertumbuhan Gereja

-

2

2

50.        

 

Tafsir/Eksegesa PL 1

-

2

2

51.        

 

Tafsir/Eksegesa PL 2

-

2

2

52.        

 

Tafsir/Eksegesa PB 1

-

2

2

53.        

 

Tafsir/Eksegesa PB 2

-

2

2

 

Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

54.        

 

Praktek Lapangan

6

-

6

55.        

 

Skripsi

6

-

6

Jumlah sks

80

40

120

 

Catatan:

1.      Disepakati bersama dalam Konferensi Teologi & Pendidikan I  GBI di Bandung, Mei 2009 bahwa:

a)    Kurikulum Nasional Prodi Teologi (80 sks) – wajib.

b)   Kurikulum APB GBI berjumlah 40 sks – wajib.

c)    Kurikulum Lokal (­+ 40 sks) disesuaikan dengan visi dan misi institusi masing-masing – sifatnya fleksibel, tidak mengikat.

2.      Penyeragaman kurikulum ini penting agar ada kesamaan pengajaran di STT/STPB yang tergabung dalam APB GBI dan untuk memudahkan bila ada mahasiswa yang ingin transfer mata kuliahnya ke STT/STPB anggota APB GBI.

3.      Mengenai jumlah waktu belajar, APB mengikuti ketentuan Depag soal satuan kredit semester (sks).  1  sks = 16 kali tatap muka @ 50 menit (termasuk UTS dan UAS),  50 menit belajar secara terstruktur (untuk pengerjaan tugas-tugas) dan 50 menit belajar mandiri. 

4.      APB mengeluarkan diktat mata kuliah dilengkapi dengan vcd/dvd, sebagai bahan pembelajaran minimal yang digunakan dalam setiap mata kuliah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usulan Kurikulum Lokal

No.

Mata Kuliah

 

sks

1.   

 

Bahasa Inggris 2

2

2.   

 

Pastoral 2

2

3.   

 

Tafsir PL 3

1

4.   

 

Tafsir PB 3

1

5.   

 

Bahasa Indonesia

2

6.   

 

Pembinaan Watak dan Moral Kristen

2

7.   

 

Pelayanan Kreatif 

2

8.   

 

Pelayanan Sekolah Minggu

2

9.   

 

Pelayanan Remaja & Pemuda

2

10.        

 

Pelayanan Masyarakat

2

11.        

 

Teologi Agama (Hindhu, Budha & Khonghucu)

2

12.        

 

Teologi Kehidupan Kristen

2

13.        

 

Etika 3

2

14.        

 

Sejarah Gereja Asia

2

15.        

 

Apologetika & Bidat

2

16.        

 

Teologi Kontemporer

2

17.        

 

Kateketika

2

18.        

 

Perintisan Gereja

2

19.        

 

Ilmu Belajar

2

20.        

 

Ilmu Mengajar

2

21.        

 

Musik Gereja

2

Jumlah

40

 

 

 

Foto-foto Kegiatan:

rakernas_dtp_gbi_2010_05 rakernas_dtp_gbi_2010_01 rakernas_dtp_gbi_2010_02 rakernas_dtp_gbi_2010_03 rakernas_dtp_gbi_2010_04